Sandiaga : Proyek Infrastruktur Butuh Sinergi Pemangku Kepentingan

Bisnis.com,08 Jan 2018, 16:57 WIB
Penulis: Regi Yanuar Widhia Dinnata
Foto aerial proyek pembangunan light rail transit (LRT) di Jakarta, Minggu (19/11)./JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta menggenjot sinergi antara para stakeholder untuk menciptakan infrastruktur Ibu Kota yang lebih tertata sehingga meningkatkan perekonomian rakyat.

Sandiaga Uno, Wakil gubernur DKI Jakarta, menjelaskan sedang bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain-lain untuk mewujudkan dengan cepat berbagai proyek Pemprov DKI dalam beberapa tahun ke depan.

Saat ini beberapa proyek Pemprov DKI telah mulai berjalan seperti revitalisai pasar, OK Trip, pembangunan transit oriented development (TOD), elevated loopline, skybridge, dan sebagainya.

Sandi menjelaskan telah membahas beberapa proyek mengenai infrastruktur ini kepada Rini Soemarno, Menteri BUMN. Adapun proyek tersebut, yaitu pembangunan sarana dan prasana transportasi untuk membantu konektivitas warga Jakarta.

Dia mengatakan berbagai proyek ini tidak akan mematikan lapangan pekerjaan seperti untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga tidak mengganggu perekonomian rakyat kecil.

"Kita bisa berikan solusi relokasi, kita juga bisa buat penataan-penataan yang memastikan mereka juga lapangan pekerjaannya terselamatkan," kata Sandi, Senin, (8/1/2018).

Menurutnya, proyek infrastruktur saat ini yang masih dikaji oleh Pemprov DKI adalah pembangunan kereta rel ringan (light rail transit/LRT) oleh PT Ratu Prabu. "

Seandainya itu betul-betul memungkinkan kita dorong dan dipercepat. Ibu Menteri [BUMN] berpandangan sama dengan kami," imbuhnya.

Seperti diketahui, LRT ini akan memiliki jalur sepanjang 200 km yang tersebar untuk beberapa tujuan di sekitar Jakarta.

Nilai investasi yang dikeluarkan oleh pihak pengembang LRT, yaitu PT Ratu Prabu mencapai senilai US$25 juta.

Pembangunan LRT yang sedang diajukan oleh emiten berkode ARTI ini dibiayai sepenuhnya oleh swasta tanpa membebankan pemerintah.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kemacetan yang dihasilkan oleh pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang dikerjakan, maka pemerintah pusat akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk sementara.

Selain itu, pemerintah pusat juga akan membantu dalam hal relokasi dan penataan ruang bagi tempat yang terkena proyek infrastruktur ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Rustam Agus
Terkini