Kabar24.com, JAKARTA - Pengamat Pertanian Khudori menilai impor beras bisa saja bertujuan untuk pendanaan politik, seperti Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019.
Pemerintah berencana mengimpor beras 500.000 ton pada awal tahun ini untuk menyiasati harga beras yang melambung. "Saat seperti ini, impor beras itu dicurigai macam-macam. Mungkin mencari dana segar untuk pendanaan politik," katanya saat menghadiri rapat di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jakarta, Senin (15/1/2018).
Menurut Khudori, impor beras membuat untung, bukan merugi, dan pemerintah seakan-akan memberi sinyal kepada pelaku impor beras bahwa pemerintah bisa mengontrol harga komoditas tersebut.
Sementara itu, Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengungkapkan harga beras premiun di Thailand dan Vietnam hanya sekitar Rp4.400 per kilogram. Sedangkan, harga beras impor di Indonesia dijual Rp10.000 per kg.
Dari temuan Tim Satgas Pangan, semenjak dibentuk Mei 2017 hingga saat ini, pihaknya telah memangani 169 kasus penyelewangan bahan pokok termasuk beras dengan tersangka sebanyak 185 orang. "Untuk itu, kita perlu memperbaiki tata niaga di hilir dan di hulu agar harga dan stok beras kembali stabil," kata Syarkawi Rauf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel