Bisnis.com, JAKARTA—Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana mengatakan rencana pengenaan cukai plastik dan minuman berkarbonasi merupakan pukulan serius bagi industri.
Aturan memberatkan ini melengkapi daftar rancangan yang diyakini dapat menghambat industri manufaktur, seperti lelang gula rafinasi hingga baja slap.
"Pemerintah membuat regulasi jangan tiba-tiba, jangan berlaku seketika. Kami sekarang sering jadi korban regulasi," kata Danang menjawab pertanyaan Bisnis, Selasa (16/1/2018).
Pemerintah perlu menunjukkan draf terbaru kepada industri dan memberi ruang bagi pebisnis untuk memberi masukan sebelum mengesahkan beleid tersebut. "Kami beberapa bulan lalu sudah diundang untuk membahas, tetapi apakah masukan kami dipertimbangkan? Kami belum menerima konsepnya [yang final dan akan diterapkan]," katanya.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk melakukan perhitungan komprehensif sebelum cukai untuk plastik dan minuman berkarbonasi diterapkan. Danang menyatakan penggunaan plastik juga ikut menggerakkan industri daur ulang. "Jika beralih ke kertas maka nilai ekonominya tidak maksimal," katanya.
Adapun jika dilihat dari pendapatan negara, pengenaan cukai justru dinilai dapat menekan penerimaan pajak seiring dengan melambatnya permintaan. Selain kehilangan pajak pertambahan nilai, negara juga kehilangan potensi pajak penghasilan dari perusahaan. "Kami sudah serahkan kajian keilmuannya," katanya.
Dengan pendekatan pemerintah yang terus menekan industri demi mengejar target sektoral, Danang mengatakan industri memasuki masa kecemasan. "Di tengah usaha menarik investasi asing yang [tumbuh] positif, yang eksisting malah ditekan," katanya.
Dengan model pendekatan pemerintah seperti ini, Danang memperkirakan target pertumbuhan manufaktur sebesar 5,67% sulit untuk direalisasikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel