Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Sosial Idrus Marham diminta dapat memisahkan kepentingan politik dalam pengelolaan dana bantuan sosial tahun ini.
Presiden Joko Widodo melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial mengantikan Khofifah Indar Parawansa di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).
Idrus Marham adalah Sekretaris Jenderal Partai Golkar dan tetap menyandang jabatan tersebut meski dilantik sebagai Menteri Sosial. Sementara Khofifah maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur.
Direktur Institute for Development of Economics and Financial Enni Sri Hartati mengatakan, jabatan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar bepotensi membuat penyaluran bansos tidak efektif.
Menurutnya, Idrus Marham harus mampu memberikan garansi bahwa bansos bisa steril dari kepentingan partai politik. Penyaluran bantuan untuk kesejahteraan tersebut perlu dimonitor mengingat tahun ini ada momen Pilkada serentak dan pemilihan umum presiden pada tahun depan.
“Kalau Idrus Marham tidak bisa memisahkan kepentingan politik dalam penyaluran bansos, tentu penyaluran bansos tidak efektif. Penyaluran bansos harus efektif karena ini menyangkut kehidupan masyarakat miskin atau tidak mampu,” katanya saat dihbungi Bisnis, Rabu.
Pemerintah mengganggarkan dana sekitar Rp30,8 triliun di APBN 2018 untuk dua jenis program bantuan bagi warga miskin, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemberian bantuan ini akan disalurkan melalui kartu e-warung bekerja sama dengan pihak BRI.
Pemerintah juga akan menyalurkan beras sejahtera (rastra) kepada 1,2 juta keluarga miskin. Bulog akan melakukan penyaluran rastra tersebut. Penyaluran BPNT dan rastra akan dimulai pada 25 Januari mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel