Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diharapkan dapat memperkuat reliabilitas data produk pertanian dan bahan pangan, termasuk beras agar inflasi terkendali.
A. Tony Prasetiantono, Kepala TIM Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (PSEKP UGM), menuturkan perbaikan ini perlu dilakukan pemerintah agar respon terhadap pasokan bahan pangan bisa cepat.
"Agar tidak terlambat merespon, misalnya ketika harus impor jika terjadi kekurangan suplai," ungkap Tony, Kamis (1/2/2018).
Lebih lanjut, dia melihat tantangan inflasi tahun ini tidak hanya berasal dari pasokan dan distribusi bahan pangan. Kenaikan harga minyak dunia turut berpengaruh.
Dengan adanya pergerakan harga minyak, dia melihat inflasi di dalam negeri akan tembus angka 4% atau masih sesuai target pemerintah.
"Untuk ukuran Indonesia, inflasi 4%-4,5% tergolong baik," kata Tony.
Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Yunita Rusanti mengungkapkan porsi bahan bakar minyak terhadap inflasi mencapai 3,3%.
Dari bobotnya, bahan bakar premium menempati urutan pertama, disusul oleh pertalite dan pertamax.
Dia mengakui memang ada pergeseran konsumsi dari premium ke pertalite dan pertamax sesuai arahan pemerintah. Namun, konsumsi premium tetap tinggi.
Dari pemerintah, dia melihat komitmen untuk tidak menaikkan harga bahan bakar subsidi telah digaungkan.
"Memang kemarin sudah diumumkan BBM tidak akan dinaikkan sampai dengan Maret tapi gimana kondisi keuangan negara, mampu tidak mengatasi itu," papar Yunita.
Dia menambahkan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Menurutnya, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam hal ini karena kenaikan BBM akan mempengaruhi ke semua harga barang dan jasa.
"Ada dampak langsung dan tidak langsung ke TDL juga akan berpengaruh. Jadi harus hati-hati."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel