Pembiayaan Infrastruktur Bank BUMN Terganjal Mismatch Dana

Bisnis.com,06 Feb 2018, 12:23 WIB
Penulis: Ropesta Sitorus

Bisnis.com, JAKARTA – Besarnya porsi kewajiban jangka pendek perbankan pelat merah ditengarai menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan peran bank dalam mendukung pembangunan infrastruktur berjangka panjang.

“Problem selama ini bank enggan salurkan kredit ke infrastruktur karena ada mismatch likuiditas. Apalagi bank yang mengandalkan dana murah dengan tenor pendek,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara saat dihubungi Bisnis, Senin (5/2/2018).

Bhima menuturkan, idealnya porsi antara dana bank bertenor pendek dan panjang berbanding 80% : 20%. Oleh karena itu, bank pelat merah perlu terus didorong untuk mencari dana-dana yang lebih menunjang kebutuhan pembiayaan jangka panjang.

Pengaturan tenor likuiditas tersebut harus dimulai dari bank Himbara dengan harapan bank swasta dapat menirunya.

“Bank juga perlu didorong untuk lebih banyak terbitkan surat utang jangka panjang. Momennya tepat ketika rating surat utang sudah investment grade dan yield obligasi baik pemerintah maupun rata-rata swasta terus mengalami penurunan.”

Kewajiban atau utang Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir tahun lalu nyaris menembus Rp2,5 kuadriliun atau Rp2.500 triliun yang didominasi oleh kewajiban jangka pendek.

Dalam paparan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, Deputi Jasa Usaha Keuangan, Survey, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyampaikan total kewajiban Himbara sebesar Rp2.458,46 triliun pada 2017.

Sebanyak Rp2.309 triliun atau 94% kewajiban tersebut berjangka waktu pendek, dan sisanya, sebanyak 6% atau senilai Rp149 triliun bertenor panjang. Dilihat dari banknya, nilai kewajiban terbesar berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp880,82 triliun, disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan total Rp771,51 triliun.

Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, masing-masing memiliki total kewajiban sebesar Rp577,81 triliun dan Rp228,32 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Hendri Tri Widi Asworo
Terkini