Kabar24.com, JAKARTA—Presiden Donal Trump akhirnya menandatangani kesepakatan anggaran yang akan meningkatkan anggaran federal mencapai US$300 miliar.
Anggaran tersebut akan menangguhkan plafon utang selama setahun, mengakhiri government shutdown parsial yang dimulai sejak Jumat (9/2/2018) dini hari saat pembuat kebijakan gagal melewati tenggat waktu.
Trump lewat akun Twitternya mengatakan, “tanpa lebih banyak anggota Partai Republik di kongres, kami dipaksa untuk menaikkan anggaran untuk sesuatu yang tidak kami inginkan. Tapi setelah bertahun-tahun, akhirnya kami bisa mengurus militer.”
Di lain pihak, Senator Partai Republik dari Kentucky Rand Paul memprotes banyaknya peningkatan anggaran yang harus disetujui.
Protes itu sempat menunda sebagian besar proses kesepakatan pada Kamis (8/2). Ia menginginkan voting untuk revisi anggaran agar tetap memenuhi batasnya.
“Dulu kita sangat menentang defisit anggaran Presiden Obama. Tetapi sekarang kita malah mendukung defisit anggaran Partai Republik, bukankah ini sungguh munafik?” katanya.
Komite nonpartisan untuk Responsible Federal Budget menganalisis laporan dari Kantor Anggaran Kongres, bahwa kesepakan akan menambah defisit sebesar US$320 miliar selama lebih dari satu dekade.
Angkanya menjadi US$418 miliar jika digabungkan dengan biaya tambahan. Jumlah itu adalah tambahan untuk perkiraan sebesar US$1 triliun masuk ke defisit lebih dari satu dekade oleh aturan pemotongan pajak Partai Republik yang disahkan pada Desember.
Penolakan untuk peningkatan anggaran domestik juga datang dari kelompok konservatif Partai Republik di DPR AS. Perwakilan dari North Carolina dan Kepala House Freedom Caucus, Mark Meadows menyembut kesepakatan tersebut sebagai “fiskal yang tidak bertanggung jawab.”
Sementara, Kepala Partai Demokrat Nancy Pelosi menyebut kesepatakan itu sebagai “anggaran yang bagus”. Tapi dia juga mengatakan akan memberikan hak suaranya untuk menentang House Speaker Paul Ryan.
Banyak anggota Partai Demokrat yang mendukung Pelosi karena Ryan menolak memberikan debat terbuka dan pemungutan suara untuk kebijakan imigrasi.
Di lain kesempatan, Ryan memberikan keterangan tentang pemungutan suara pada Kamis (8/2). Bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kesepakatan ini.
“Setidaknya, kesepakatan bipartisan ini membawa keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat AS,” katanya dalam pernyataannya seperti dikutip dari Bloomberg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel