Bisnis.com, JAKARTA - PT MNC Asset Management optimistis merevisi target dana kelolaan atau asset under management (AUM) pada tahun ini dari Rp7,5 triliun menjadi sekitar Rp8,5 triliun sampai Rp9 triliun pada akhir tahun mendatang.
Optimisme itu didorong oleh keberhasilan perseroan dalam menghimpun dana pada dua bulan pertama tahun ini. Hingga saat ini, total AUM tercatat senilai Rp7 triliun, naik sebesar 18,64% dibandingkan total dana kelolaan per akhir tahun lalu yang senilai Rp5,9 triliun.
"Target kami Rp7,5 triliun hampir tercapai, sehingga pasti akan ada revisi. Angkanya minimal kalau hanya Rp8,5 triliun pasti tercapai. Kami optimistis target baru bisa tercapai," kata CEO MNC Asset Management Frery Kojongian kepada Bisnis, Rabu (14/2/2018).
Salah satu upaya yang dilakukan perseroan untuk menjaring dana kelolaan adalah terus melakukan sosialisasi di seluruh kalangan masyarakat, termasuk usia muda. Tak hanya di ibu kota, perusahaan tersebut juga terus menyosialisasikan investasi reksa dana di daerah.
Tak hanya itu, MNC juga menyiapkan produk baru baik reksa dana konvensional maupun investasi alternatif. Untuk produk konvensional, perseroan akan memaksimalkan pemasaran pada reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana saham.
"Saham akan bagus karena kondisi indeks saat ini juga cukup positif. Selain itu kami juga mengeluarkan smart equity fund," imbuhnya.
MNC juga akan meluncurkan produk baru dengan denominasi dollar Amerika Serikat (AS). Rencananya, produk tersebut akan diluncurkan perseroan pada April mendatang. Lemahnya nilai tukar dollar AS menurutnya tidak menjadi alasan perseroan untuk menunda peluncuran produk ini.
Untuk produk investasi alternatif, MNC tengah mengkaji penerbitan reksa dana alternatif berbentuk dana investasi real estate (DIRE). Frery mengklaim, banyak pihak berupaya untuk menggandeng MNC untuk merealisasikan DIRE ini.
Namun sejauh ini perseroan masih melakukan pengkajian, termasuk kemungkinan untuk masuk ke jenis investasi alternatif lainnya yakni kontrak investasi kolektif (KIK) efek beragun aset (EBA).
"Itu masih kami jajaki teris. Memang masih banyak yang mencoba untuk kerjasama, tapi belum ada kata sepakat. Terutama yang properti," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel