Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sedang melakukan evaluasi belanja Proyek Strategis Nasional dan mengukur setiap efektifitas dari belanja setiap proyek tersebut.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi belanja-belanja infrastruktur, termasuk belanja PSN.
"Kita nanti masih membuka pintu untuk masukan dan secepatnya akan dilakukan penyesuaian dan lain-lain," katanya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Namun Askolani tidak menjelaskan PSN mana dan kriteria apa saja yang akan dievaluasi.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyambut baik rencana pemerintah mengevaluasi PSN.
Menurut Misbakhun, untuk membiayai 245 PSN dibutuhkan pemasukan negara yang tidak sedikit.
Ditambahkan Misbakhun, pemerintah sedang melakukan normalisasi fiskal dan menunggu penerimaan pajak yang lebih baik agar dapat merealisasikan target PSN tersebut.
"Karena memang [beberapa PSN] masih bersifat MoU, sehingga pemerintah [masih mempunyai kesempatan jika] ingin memperkuat struktur fiskalnya lebih dulu baru nanti akan [melanjutkan realisasinya]," jelasnya.
Meskipun pemerintah bisa kehilangan kredibilitas, ujar Misbakhun, jika dilanjutkan risiko fiskal akan jauh lebih parah yang justru memperburuk kredibilitas pemerintah.
"Menyetujui sebuah program tetapi dananya tidak tersedia, dan itu yang akan lebih menjatuhkan kredibilitas pemerintah," jelasnya.
Adapun berdasarkan data LMAN, pada 2017 terdapat penambahan 69 PSN berupa bendungan dan jalan tol. Namun hanya 51 proyek yang sudah memiliki MoU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel