Bisnis.com, DENPASAR—PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyatakan siap didayagunakan semaksimal mungkin untuk mendukung percepatan realisasi Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui peningkatan kapasitas strategik seluruh BPD dalam menyalurkan KPR.
Direktur SMF Trisnadi Yulrisman mengatakan bahwa partisipasi BPD dalam perluasan akses kepemilikan rumah di daerah sangat diharapkan, utamanya sebagai bank daerah, BPD dipandang memiliki kelebihan sebagai penyalur utama. BPD cenderung dapat lebih mengenal karakteristik masyarakat di daerahnya masing-masing.
“Tingginya kebutuhan akan perumahan merupakan pangsa pasar yang besar bagi BPD, khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak. Dalam rangka mendukung optimalisasi BPD, selain mendukung dari sisi pembiayaan, SMF bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Asbanda telah menyusun dan menyerahkan Standar Operasi Prosedur [SOP] KPR BPD SMF, dan SOP Kredit Modal Kerja-Konstruksi Perumahan SMF [KMK – KP SMF],” jelasnya dikutip dari siaran pers, Rabu (21/2018).
Hal tersebut disampaikan oleh Trisnadi disela-sela kegiatan “Rakor Implementasi Komitmen BPD Seluruh Indonesia Untuk Mendukung Program Satu Juta Rumah Melalui Pelaksanaan SOP KPR dan SOP KMK-KP, yang diselenggarakan oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR di Bali. Rakor ini merupakan upaya pemerintah menindaklanjuti komitmen BPD seluruh Indonesia perihal partisipasi aktif BPD dalam meningkatkan penyaluran KPR dan KMK-KP serta menjadikan SOP KPR dan SOP KMK-KP tersebut sebagai panduan dalam penerbitan KPR dan KMK-KP, sekaligus sosialisasi program pembiayaan perumahan Kementerian PUPR.
Sebelumnya, pada 7 Agustus 2017, Kementerian PUPR, SMF dan Asbanda telah menyerahkan SOP tersebut kepada 25 BPD di seluruh Indonesia.Pada penyerahan tersebut dilakukan pula penandatanganankomitmen penerapan SOP dengan masing-masing perwakilan BPD.
Trisnadi mengatakan kedua SOP tersebut disusun oleh SMF dengan harapan dapat mendorong terciptanya standar produk KPR BPD yang affordable, suitable dan applicable, untuk peningkatan kapasitas penyaluran KPR dilingkungan BPD, serta meningkatkan kemampuan bersama dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.
SOP tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengeloaan KPR dan KMK-KP yang efektif dan efisien demi meningkatkan penyaluran KPR dan KMP-KP oleh BPD sehingga mendoring realisasi keterjangkauan dan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasil Menengah Rendah (MBR) di berbagai daerah diIndonesia.
Trisnadi menambahkan implementasi SOP tersebut dapat memperkuat peran BPD dalam meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah, utamanya dalam meningkatkan kontribusi BPD di pembiayaan perumahan.
“Kami memiliki visi dan misi untuk meningkatkan sinergi dengan BPD , dan kami melihat peran BPD ke depan akan semakin signifikan, dimana BPD akan saling bersinergi dan dapat menjadi regional champion yang kompetitif, dan lebih berkontribusi terhadap perekonomian di daerahnya,” ucapnya.
Trisnadi menuturkan SMF juga melakukan pelatihan dan konseling baik terkait penerapan SOP tersebut, maupun pelatihan peningkatan penyaluran KPR kepada BPD di seluruh Indonesia, baik secara kolektif maupun ekslusif.
Sejak awal berdirinya pada 2005 hingga 31 Desember 2017 secara kumulatif dana dari pasar modal yang disalurkan ke penyalur KPR melalui SMF mencapai Rp35,63triliun.
Rinciannya, terdiri dari penyaluran pinjaman sebesar Rp27,47triliun, dan sekuritisasi senilai Rp8,1triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 846.000 debitur KPR dari Aceh sampai Papua.
Sejak 2009- 2017 SMF telah memfasilitasi 11 kali transaksi sekuritisasi, sedangkan, untuk kerjasama pembiayaan, SMF juga telah bekerjasama dengan bank umum, bank syariah, BPD dan perusahaan pembiayaan.
Ditambahkan oleh Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti, alokasi dana KPR Subsidi dan SBUM kebutuhan anggaran yang diperlukan pada tahun ini mencapai Rp6,09 triliun.
Adapun rinciannya, KPR FLPP sebesar Rp2,18 triliun untuk 42.000 unit, KPR SSB senilai Rp2,53 triliun untuk 225.000 unit , subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar RP1,38 triliun untuk 344.500 unit.
“Untuk mendukung program sejutar umah, maka kami akan mendorong BPD dapat berperan lebih besar lagi dalam penyaluran KPR Subsidi dan SBUM dimana pada awal 2018 ini diawali dengan rapat koordinasi implementasi komitmen BPD seluruh Indonesia untuk mendukung program satu juta rumah,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel