Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemangku kepentingan lain menargetkan keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat mencapai 7,5 juta peserta pada tahun ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta akan berupaya meningkatkan jumlah keikutsertaan jaminan tenaga kerja.
Dia menyebutkan saat ini jumlah tenaga kerja di DKI mencapai 3,4 juta orang. Namun, lanjutnya, yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) hanya 1,1 juta orang. Dengan demikian, diperlukan pendekatan khusus untuk bisa meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan dari program BPJS TK ini.
"Kita perlu meningkatkan ke depan dengan program-program yang bisa menyasar kepada sektor informal," kata Sandi, Senin (26/2/2018).
"Kita ingin memastikan bahwa tenaga kerja di Jakarta ini terlindungi semuanya," ujar Sandi.
Dia menyampaikan salah satu kekhawatiran Pemprov DKI adalah keselamatan kerja. Saat ini kerap terjadi kecelakaan kerja di Ibu Kota.
"Seandainya ada kematian, kita [BPJS TK sediakan] Rp24 juta yang diberikan kepada para tenaga kerja yang mengalami musibah," ujarnya.
Sementara itu, menurut Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI M Hafiz diperlukan proses agar 7,5 juta orang di Jakarta bisa ikut serta dalam program BPJS TK. "Semuanya perlu kolaborasi, mohon ini merupakan komitmen bersama antara BPJS TK DKI dan Pemprov DKI," ungkapnya.
Menurut Hafiz, edukasi agar pekerja atau perusahaan yang memberikan pekerjaan ikut dalam jaminan ketenagakerjaan telah secara masif dilakukan. Bahkan, pekerja BPJS TK seluruh cabang di Jakarta telah bergerak sampai ke pasar-pasar untuk menggaet peserta program ini.
BPJS TK berkomitmen menggaet para peserta baru dengan tetap bekerja di hari libur untuk memastikan setiap warga Ibu Kota bisa bergabung dan dapat mencapai target tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel