Bisnis.com, JAKARTA - Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan berbicara mengenai laporan yang dikeluarkan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak transparan.
Sri Mulyani Indrawati menyatakan laporan tersebut sangat sensitif dan merusak reputasi yang dibangun pemerintah selama ini.
"Saya minta tim Kemenkeu untuk bicara dengan ICW, karena buat saya ini reputasi yang sangat sensitif," katanya dalam Workshop Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), di Jakarta, Senin (26/2/2018).
Sri Mulyani menegaskan salah satu kementerian yang dianggap tidak transparan adalah Kementerian Keuangan, di dalam procurement-nya tidak menyebut Rp18 triliun pengadaan barang/jasanya.
"Menurut saya ironis sekali, saya bikin workshop [LPSE] begini dan ada berita yang dirilis dengan meng-quote dari ICW, Kemenkeu ada belanja keuangan Rp18 triliun tahun 2017.”
Padahal, katanya, anggaran Kemenkeu pada 2017 hanya Rp27 triliun, dan Rp17 triliunnya digunakan untuk belanja pegawai.
"Jadi, tidak mungkin Kemenkeu ada Rp18 triliun anggaran belanja."
Sementara itu, total belanja barang dan jasa termasuk modal adalah Rp10 triliun, dan dari anggaran tersebut Rp1,1 triliunnya adalah belanja modal, sedangkan sisanya Rp4,7 triliun dan Rp3,2 triliun adalah belanja barang.
Sri Mulyani berharapkan 12 kementerian/lembaga yang telah ikut join dalam LPSE dapat terus mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta profesionalitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel