Kabar24.com, JAKARTA — Pemerintah China melontarkan peringatan keras, bahwa negaranya siap untuk mengambil risiko perang demi Taiwan jika Amerika Serikat mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) yang mendorong kedekatan hubungannya dengan pulau yang diklaim sebagai milik China tersebut.
Rancangan produk perundang-undangan yang cukup ditandatangani oleh Presiden Donald Trump untuk diberlakukan itu menyebutkan semua pejabat AS bebas untuk melakukan pertemuan dengan pejabat Taiwan dari semua tingkatan. Demikian juga dengan kebebasan bagi pejabat Taiwan untuk berkunjung dan bertemu dengan pejabat AS sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (2/3/2018).
Beijing hingga kini menyatakan Taiwan merupakan bagian dari provinsinya dalam satu kebijakan “Satu China.” Dengan demikian status Tiawan tiak boleh menjalin hubungan bilateral dengan negara manapun kecuali atas izin China. Kalau langkah itu dilakukan maka China akan menggunakan kekuatan militernya.
Dalam sebuah editorial yang sangat tegas media pemerintah China Daily menyatakan jika RUU itu disetujui maka dengan sendirinya Presiden Taiwan Tsai Ing-wen akan semakin menyakini kekuasaannya di pulau tersebut.
“Jika itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Anti Pemisahan diri Chin sehingga memicu Beijing menggunakan kekuatan untuk mencegah pemisahan diri pulau tersebut.
Media pemerintah itu menyebut Undang-undang itu telah diterapkan sejak 2005. Kecaman China terhadap Taiwan meningkat sejak pemilihan presiden Tsai yang berasal dari Partai Progresif Demokratik yang pro kemerdekaan pada 2016.
China curiga Tsai akan mendorong negaranya merdeka secara resmi dan tidak terikat lagi dengan Partai Komunis China. China tidak percaya kalau Tiawan akan terus mempertahankan status quo pemerintahannya yang hingga kini tercatat sebagai provinsi pembangkang terhadap China Daratan.
Taiwan juga menyatakan mendukung RUU amerika Serikat itu. Berbicara did epan wartawan, Perdana Menteri Taiwan William Lai menyatakan AS merupakan sekutu sejatinya dan menyampaikan terima kasih atas produk legislasi yang baru itu meski belum disahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel