Hipmi Dorong Peningkatan Jumlah Pengusaha Muda

Bisnis.com,07 Mar 2018, 17:08 WIB
Penulis: Deandra Syarizka
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan pada konferensi pers pelaksanaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapimnas BPP Hipmi, di Jakarta, Jumat (2/3/2018)./JIBI-Nurul Hidayat

 

Bisnis.com, TANGERANG-- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan selama tiga tahun kepengurusannya, tingkat pertumbuhan dunia usaha mengalami tren peningkatan. Pada 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengusaha baru 1,6 % dari populasi. Jumlah tersebut kini meningkat menjadi 3,01% pada 2017.

"76% dari total pembiayaan negara ini, pajak paling besar adalah dari pajak usaha. Kita harus mampu melahirkan pengusaha baru, mendoktrin anak mudanya tidak hanya bekerja tetapi menciptakan lapangan pekerjaan, " ujarnya ketika membuka Sidang Dewan Pleno II dan Rapimnas, Rabu (7/3)/2018.

Dalam acara tersebut, dihadiri Presiden Joko Widodo. Selain itu juga sejumlah menteri kabinet kerja, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan masih banyak lainnya.

Bahlil mengatakan, selama ini Hipmi turut mengawal sejumlah isu terkait kewirausahaan kepada pemerintah. Selain mendoring lahirnya UU Kewirausahaan, pihaknya juga mendorong adanya pembiayaan kredit murah kepada UMKM. Pendanaan dengan bunga ringan diyakini dapat mendorong pengembangan usaha UMKM.

"Ada 200.000 lebih tenaga kerja UMKM. Dan tidak lebih dari 20% total kucuran kredit bank masih didominasi oleh korporasi, " jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyebut Hipmi juga mendorong adanya distribusi ekonomi dengan melakukan penguatan terhadap pengusaha muda dan daerah. Hal tersebut dengan melibatkan pengusaha daerah dalam proyek infrastruktur strategis nasional.

Di lain sisi, pihaknya juga menilai perlunya penguatan terhadap lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) unthk mencegah terjadinya persaingat tidak sehat di antara kalangan pengusaha.

"Bahwa oligarki, monopoli ekonomi sudah menggurita, dan harus diamputasi. Kalau tidak, yang kaya semakin kaya dan yang miskin tambah miskin. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan terhadap lembaga KPPU, " ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Linda Teti Silitonga
Terkini