Kabar24.com, JAKARTA--Badan Siber dan Sandi Negara membantu mengamankan infrastruktur penyelenggara pemilu agar tidak dibobol peretas saat Pilkada maupun Pilpres 2019.
Kepala BSSN, Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi menyebutkan BSSN akan turut serta membantu penyelenggara pemilu mengamankan infrastruktur teknologi dan informasi.
Dia mengatakan BSSN telah menginventarisir infrastruktur penyelenggara pemilu yang perlu diperketat penjagaannya seperti mengamankan data pemilih dan website penyelenggara pemilu.
Djoko optimistis pilkada dan pilpres akan berjalan dengan aman tanpa ada gangguan dari peretas.
"Kami sudah inventarisir apa saja yang harus kami amankan, seperti data pemilih dan website itu juga penting untuk diamankan. Kami akan terus menjaga keamanan teknologi dan informasi penyelenggara pemilu agar aman," katanya.
Kendati demikian, dia masih merahasiakan anggaran dan rincian infrastruktur penyelenggara pemilu apa saja yang akan dijaga BSSN.
"Saya tidak mau komentari itu [soal anggaran], yang jelas kami di BSSN akan mengamankan infrastruktur penyelenggara pemilu," tuturnya, Rabu (7/3/2018).
Sebelumnya, saat awal berdiri, BSSN berencana mengajukan anggaran sebesar Rp2 triliun kepada Komisi I DPR. Dana tersebut dibutuhkan untuk mengamankan Indonesia dari ancaman siber.
Saat itu, Kepala BSSN Mayjen TNI Djoko Setiadi mengakui BSSN tidak punya anggaran untuk beroperasi mengamankan Indonesia dari ancaman siber yang terus meningkat di Tanah Air.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp2 triliun tersebut dinilai sudah ideal untuk diajukan agar lembaga baru itu bisa segera beroperasi dan merekrut anak muda yang ahli pada bidang teknologi dan informasi.
"Saat ini kami sedang menyusun anggarannya. Mungkin yang akan kami ajukan ke Komisi I itu sekitar Rp2 triliun. Nanti diajukannya sekitar tanggal 16 Januari," tuturnya, Jumat (5/1/2018).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel