Kabar24.com, JAKARTA — Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) meminta agar masyarakat dan penyelenggara Pemilu untuk mewaspadai politik warisan (patrimonial) yang bertentangan dengan demokrasi.
FITRA menengarai pada Pilkada 2018, sejumlah daerah tidak luput dari politik patrimonial dalam rupa dinasti politik yang terjadi di Sumatra Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, serta Kalimantan Barat
Direktur Eksekutif FITRA Yenny Sucipto mengatakan bahwa semua pihak harus mewaspadai praktik politik patrimonial (warisan) yang bertentangan dengan demokrasi.
Di era modern, lanjutnya, model politik itu masuk secara legal ketika kerabat elite politik disiapkan untuk menggantikan para pemegang kekuasaan.
Dia menuturkan, apabila sistem politik warisan masuk dalam pemilihan pejabat publik seperti Pemilu baik itu pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun Pilkada, proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik akan jalan di tempat.
Selain itu, jika kuasa patrimonial bertambah besar maka cenderung berperilaku korup atau menyalahgunakan wewenang.
Yenny meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terhadap calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik karena berpotensi melakukan korupsi untuk melanggengkan kekuasaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel