Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung mengeluhkan kecilnya anggaran yang didapat dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Jaksa Agung H.M. Prasetyo secara langsung mengemukakan hal tersebut dihadapan Sri Mulyani dalam kegiatan penandatangan nokta kesepahaman kegiatan lelang dengan Kementerian Keuangan.
"Ini bukan curhat Bu Menteri tetapi untuk jajaran penegak hukum, kejaksaan lah yang paling kecil mendapatkan jatah anggaran," katanya, Rabu (14/3/2018).
Meski demikian, Prasetyo memastikan dalam keterbatasan anggaran lembaga di bawah pimpinannya akan tetap bekerja secara maksimal demi keberlangsungan hidup bangsa dan negara.
Dalam kesempatan tersebut Prasetyo juga mengungkapkan berbagai ketidakjelasan tata cara dan berbagai persoalan dalam tahap pralelang, pelaksanaan lelang, hingga pascalelang. Hal ini berdampak pada menggagalkan proses penyelesaian yang berujung menurunkan kepercayaan publik.
Dengan demikian, koordinasi kuat antara Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan dan hasil lelang aset untuk kembali peruntukannya pada negara.
Adapun ke depan, pemerintah dan lembaga penegak hukum akan mengutamakan dua pendekatan dalam menangani kasus aset yang dapat dilelang. Pertama, dari sisi hukum yang melingkup orientasi pada penghukuman dan penjeraan pelaku kejahatan. Kedua, dari sisi aset yang melingkup upaya pemulihan aset dari benda sitaan secara maksimal.
Sementara itu, secara keseluruhan anggaran belanja untuk Kementerian/Lembaga pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp847,4 triliun. Angka ini naik Rp33,4 triliun dibandingkan dengan usulah RAPBN 2018. Berikut rinciannya K/L dengan anggaran terbesar:
Kementerian:
1. Kementerian Pertahanan Rp107,7 triliun
2. Kementerian PUPR Rp107,4 triliun
3. Kementerian Agama Rp62,2 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp59,1 triliun
5. Kementerian Perhubungan Rp48,2 triliun
Lembaga:
1. Polri Rp95 triliun
2. KPU Rp12,5 triliun
3. Mahkamah Agung Rp8,3 triliun
4. Kejaksaan Rp6,4 triliun
5. DPR Rp5,7 triliun
(Sumber: Kemenkeu, 2018)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel