Kabar24.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN sebelum meleburnya menjadi anak usaha PT Pertamina (Persero) dalam holding Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN Migas).
Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir mengatakan pemerintah harus segera menyelesaikan hutang tersebut agar beban utang PGN tidak memberatkan rencana ekspansi Pertamina ketika holding BUMN Migas sudah efektif beroperasi.
Menurutnya, PGN memiliki banyak tanggungan utang sebagai dampak penugasan yang diberikan oleh pemerintah untuk membangun sejumlah proyek.
"Tahun lalu saja, perusahaan hilir gas bumi itu mendapatkan penugasan membangun 26.000 jaringan gas untuk pelanggan rumah tangga di Kota Lampung, Musi Banyuasin, Mojokerto, dan Rusun Kemayoran Jakarta," tuturnya, Jumat (16/3/2028).
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu juga mengatakan sejak 2016, PGN mendukung program pemerintah meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk menggantikan bahan bakar minyak (BBM) dengan memasang target membangun 60 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di seluruh Indonesia hingga 2019.
Menurut Inas, untuk mendanai proyek penugasan pemerintah tersebut, PGN menggunakan kas internal, pinjaman bank, maupun dana penerbitan obligasi. Mengutip laporan keuangan kuartal IV 2017, PGN tercatat telah memiliki liabilitas sebesar US$ 3,10 miliar yang terdiri dari utang jangka pendek sebesar US$ 466,66 juta dan utang jangka panjang US$ 2,63 miliar.
"Kalau mau menyelamatkan PGN, bereskan dulu utangnya PGN. Jangan dengan cara membentuk holding di saat laba PGN dalam tren menurun dan utang menumpuk," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel