OJK: Asuransi Digital Berbeda Dengan Fintech Lending

Bisnis.com,17 Mar 2018, 03:30 WIB
Penulis: Nindya Aldila
Karyawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta, Senin (23/10)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan menegaskan asuransi digital atau insurtech akan sangat berbeda dengan fintech lending. Perusahaan insurtech bertanggung jawab penuh terhadap setiap kebutuhan nasabahnya.

Anggota Komisioner dan Kepala Eksekutif pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi Idris mengatakan perusahaan berbasis asuransi teknologi ini harus dapat menjamin keamanan proses pembelian polis.

Untuk itu, nantinya setiap platform insurtech harus terdaftar di OJK, seperti halnya yang berlaku pada perusahaan yang bergerak di peer-to-peer (P2P) lending untuk dilakukan uji kelayakan.

“Namun, ini beda dengan fintech lending. Kalau lending mempertemukan antara calon investor atau lender dengan debitur. Evaluasi terhadap uang yang mau disalurkan oleh investor ini tanggung jawab investor karena platform hanya mempertemukan,” ujarnya, Kamis (15/3).

Dengan demikian, lanjutnya, perlu diatur terkait dengan tanggung jawab platform insurtech.

Jika dibandingkan di beberapa negara tetangga, Indonesia memang sudah tertinggal cukup jauh.

Beberapa perusahaan di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand sudah membangun industri insurtech yang didukung oleh perusahaan rintisan.

Sementara di Indonesia, produk asuransi digital masih dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa yang sudah mapan.

“Kalau dilihat dari bisnis modelnya, sementara ini kami melihatnya digitalisasi untuk industri asuransi sebaiknya sebagai alat perusahaan asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Tapi nanti kita lihat diskusinya. Belum tahu nanti gimana,” katanya.

Saat ini OJK tengah menggodok aturan terkait dengan digitalisasi asuransi. Sejauh ini, OJK sudah beberapa kali melakukan diskusi dengan industri asuransi baik asuransi umum dan asuransi jiwa dalam merumuskan beleid baru yang direncanakan rampung tahun ini.

“Dengan tidak menggunakan digital saja masih banyak masalah, terutama dalam hal klaim. Untuk itu, asuransi digital harus kita antisipasi prosedurnya bagaimana,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Fajar Sidik
Terkini