Bisnis.com, JAKARTA - Koreksi data pangan harus dilakukan demi menjaga ketahanan pangan bangsa Indonesia.
Marwan Jafar, Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nadhlatul Ulama (LPPNU), dalam diskusi bertajuk Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Ekonomi Rakyat dan Konektivitas Antardaerah, Selasa, menilai ketahanan menjadi pekerjaan rumah semua pihak karena menyangkut kemandirian bangsa dalam mengelola pangan.
"Memang harus banyak data yang dikoreksi. Menteri Pertanian bilang surplus tapi di sisi lain kita impor. Ini harus dikritisi bersama," tegasnya.
Politisi Partai Keadilan Bangsa (PKB) itu mengatakan ketahanan pangan dan kontroversi mengenai impir memiliki paradigma tersendiri. Terlebih, Indonesia sejak dahulu kerap menitikberatkan diri sebagai negara agraris.
"Tapi belum juga bisa swasembada pangan," imbuhnya.
Ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia, menurut Marwan, penting jadi perhatian karena tingkatan penduduk Indonesia yang mayoritas masih berada di sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga kelautan.
"Gagasan-gagasan besar pembangunan pro rakyat ini harus dilanjutkan," katanya.
Data pangan yang dinilai tidak sinkron belakangan menimbulkan polemik. Pasalnya, data Kementerian Pertanian terkait beras, misalnya, menyebut pasokan surplus. Sementara, di sisi lain, Kementerian Perdagangan justru menerbitkan izin impor beras lantaran pasokannya dinilai tidak cukup.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel