Bisnis.com, JAKARTA-- pemerintah mengklaim manajemen utang sudah dilakukan dengan sangat hati-hati, karena digunakan hanya untuk membiayai sektor produktif.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan, prioritas utama pemerintah dalam penggunaan utang adalah pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Jadi itu memang sektor-sektor yang memberikan nilai tambah tinggi, tapi dalam jangka panjang," katanya kepada Bisnis, Rabu (21/3/2018).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran belanja pendidikan dialokasikan sebesar Rp440 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp110 triliun, dan anggaran infrastruktur Rp410 triliun.
Dia mengatakan, masyarakat memang tidak dapat melihat efek dari investasi pendidikan dan kesehatan dalam jangka yang dekat. "Itu namanya kan kita investasi ke sumber daya manusia, jadi memang tunggu lah," katanya.
Mengenai penggunaan utang dalam pembangunan infrastruktur, lanjut Schneider, infrastruktur yang sudah rampung telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam praktiknya.
Dampak yang dimaksud adalah penurunan dwelling time di beberapa pelabuhan, dan penurunan biaya logistik. "Itu kita sudah lihat turun, dan itu menandakan infrastruktur berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
Selain itu, katanya, penurunan inflasi hingga 3,61% juga merupakan hasil dari infrastruktur. "Infrastruktur yang baik mengurangi biaya logistik, yang berdampak pada kestabilan harga pangan," imbuhnya.
Mengenai pertumbuhan ekonomi yang tidak sebanding dengan pertumbuhan utang, Schneider mengatakan, utang memang digunakan untuk menggenjot kinerja ekonomi dan dampak pertumbuhan yang baik dapat dirasakan 10 atau 15 tahun kemudian. "Kita memang tidak mengharapkan itu bisa berdampak cepat," katanya.
Mengenai kemampuan membayar, Schneider optimistis pemerintah dapat membayar seluruh utang tersebut, karena penerimaan pajak tahun ini akan lebih baik. "Kalau tahun ini ya belum bisa dirasakan, kan masih ada efek tax amnesty."
Ditambah, kata Schneider, dengan berlakunya AEoI pada September nanti kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat lagi.
Mengenai tanggapan tentang dominasi SBN dalam utang pemerintah, Schneider menyadari ada hal positif dan negatif dalam penggunaannya. "Tapi kami [Kementerian Keuangan] sudah hitung semua, dan SBN adalah jalan paling baik," katanya.
Dia mengatakan, tujuan utama dalam penggunaan SBN adalah untuk memperdalam pasar obligasi dan pasar modal dalam negeri. "Sehingga nantinya diharapkan masyarakat Indonesia sendiri yang akan membeli SBN tersebut," katanya.
Adapun, kepemilikan luar negeri dalam SBN mencapai 40%. Selain itu, penggunaan SBN adalah cara yang paling praktis dalam membiayai kebutuhan pemerintah yang sangat cepat. "Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk bernegosiasi dengan pemberi pinjaman," imbuhnya.
Meskipun ada risiko reversal, kata Schneider, risiko tersebut sudah dihitung dan masih dalam kondisi yang dapat ditanggulangi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel