Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengklaim upaya mengurangi disparitas dengan desentralisasi menunjukkan tren yang membaik. Tahun in,i rasio ketimpangan ditargetkan menurun hingga 0,380 dari catatan tahu lalu 0,393.
Dalam RPJMN 2015-2019 pun, rasio ketimpangan ditargetkan dapat ditekan hingga mencapai 0,36 pada 2019.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brojonegoro mengatakan, upaya desentralisasi sudah menunjukkan tren yang membaik. Namun, efek yang dirasakan mungkin tidak bisa secepat yang diharapkan.
Sebab, menurut Bambang, dalam membangun sebuah negara membutuhkan proses dan tidak bisa menggunakan trik sulap yang kilat.
"Apalagi Indonesia ini perubahannya drastis kalau kita nilai. Waktu UU Otonomi 2004, dari daerah yang sentralisasi waktu itu hanya 300-an. Mungkin salah satu kelemahan kita kurang hati-hati pada pemekaran daerah. Sebab saat ini pemekaran kabupaten/kota sudah menjadi 541," katanya, Kamis (22/3/2018).
Untuk itu, Bambang menyimpulkan desentralisasi politik jalan karena ada pilkada, desentralisasi fiskal jalan karena ada DAU untuk mengurangi ketimpangan daerah, kemudian desentralisasi administrasi juga berjalan.
Namun, menurutnya, ada satu jenis yang belum berhasil yaitu desentralisasi ekonomi karena daerahnya terlalu banyak. Artinya, suatu daerah pasti punya skala ekonomi.
Daerah itu bisa berkembang cepat, tetapi jika tidak memiliki kewenangan akan susah berkembang seperti masa lalu. Namun, desentralisasi daerah juga tidak bisa terlalu kecil, karena akan bergantung pada daerah lain.
"Padahal otonomi itu menciptakan ego antardaerah, yang namanya kerja sama antardaerah itu enak diomongkan tetapi susah diiimplementasikan," ujarnya.
Bambang menilai, aspek belum sempurnanya desentralisasi ekonomi pula yang membuat pemerintah harus meletakkan topik tersebut dalam forum diskusi Internasional sebab harapan desentralisasi itu akan mempercepat pengurangan kesenjangan belum sepenuhnya teralisir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel