Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjajaki kerja sama dengan PT Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakom), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dalam memantau angkutan laut perintis.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan selama ini pengawasan penyelenggaraan angkutan laut masih sangat lemah. Oleh karena itu, penguatan monitoring harus segera dilakukan, baik di kapal perintis, kapal logistik, kapal navigasi, maupun kapal keamanan.
Untuk itu, dia meminta dukungan Patrakom untuk memantau penyelenggaraan kapal perintis, baik dari sisi volume penumpang, destinasi, dan barang yang dibawa penumpang. Budi Karya menyebut Kemenhub mengalokasikan anggaran ratusan miliar untuk penyelenggaraan pelayaran perintis.
"Tetapi kami tidak bisa pantau berapa volumenya, ke mana saja, apa saja yang dibawa," jelasnya dalam siaran pers, Kamis (22/3/2018).
Secara keseluruhan, pada 2018 Kemenhub membuka 113 rute pelayaran perintis dari jumlah tahun lalu sebanyak 93 rute. Direktur Lalu Lintas & Angkutan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kemenhub Dwi Budi Sutrisno mengatakan penambahan rute dilakukan karena tahun ini ada tambahan 50 armada kapal negara.
Kemenhub juga sudah membuka lelang operator pelayaran perintis di 53 rute dengan perkiraan nilai kontrak mencapai Rp549,25 miliar. Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemenhub yang dikutip Bisnis.com, Kamis (22/3/2018), menunjukkan 52 paket lelang sudah selesai sedangkan 1 paket lelang lainnya masih dalam tahap evaluasi dokumen kualifikasi.
Sementara itu, Patrakom saat ini menyediakan sistem informasi kapal atau Vessel Information System dalam bentuk aplikasi mobile. Aplikasi itu bisa memantau pergerakan kapal secara real time dalam peta secara presisi.
Selain sektor pelayaran, Patrakom juga menyediakan solusi teknologi informasi untuk sektor perbankan, perkebunan, pemerintahan, dan migas.
Selain penjajakan kerja sama di sektor pelayaran, Kemenhub juga akan bekerja sama dengan Patrakom untuk memantau navigasi pesawat. Pemantauan ini perlu dilakukan secara khusus di Papua yang mana banyak beroperasi pesawat kecil.
“Navigasi harus lebih sensitif lagi, karena kita punya konektivitas di udara maka ini harus dipantau," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel