Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim masih merevisi skema administrasi pembayaran cadangan beras pemerintah (CBP), guna menambah volume pasokan beras.
Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Musdalifah mengatakan nantinya pemerintah tidak akan lagi membayar seluruh biaya CBP melainkan hanya selisih harga jualnya saja. "Kami sedang bicarakan pola baru yaitu hanya membayar selisih harga pasar dengan harga yang ditentukan," katanya, Selasa (27/3/2018).
Dengan hal ini diharapkan dengan anggaran Rp2,5 triliun volume pasokan meningkat dari 300.000 ton menjadi 1,2 juta ton. Menurut Musdalifah upaya tersebut juga sebagai strategi pengelolaan Bulog yang lebih baik.
Adapun terkait perubahan harga pokok penjualan (HPP), dirinya memastikan belum membahas lebih lanjut mengingat harga yang ada pun masih bisa mengakomodasi karena sifatnya dapat menyesuaikan.
Sementara itu, belum berakhirnya pembahasan skema baru tersebut menyebabkan anggaran Bulog belum bisa cair. Padahal saat ini cadangan CBP sudah mengalami defisit sekitar 27.000 ton.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan pencairan anggaran tersebut memang belum dilakukan lantaran masih menunggu usulan dari Perum Bulog terkait standar perhitungan HPP.
Pasalnya, HPP menjadi acuan dalam menentukan volume beras yang akan diserap sebagai CBP. Apabila perhitungan HPP tak kunjung diselesaikan, maka pihaknya sulit mengucurkan anggaran. "Kami masih menunggu usulan Bulog. Kita tidak bisa kasih uang Rp2,5 triliun kalau tidak tahu akan menjadi berapa ton berasnya," tegasnya.
Dirinya pun meminta Perum Bulog bergegas menyelesaikan perhitungan agar pemerintah memiliki dasar kuat dalam mencairkan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk memperkuat CBP periode 2018.
Adapun berdasarkan pengalaman selama ini, rerata anggaran CBP setiap tahun berkisar Rp2 triliun atau setara volume beras 200.000 ton--300.000 ton. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat dan kerawanan pangan pascabencana, CBP memiliki peranan untuk stabilisasi harga.
CBP masih digunakan sebagai alat intervensi pemerintah saat terjadi gejolak harga beras yang biasanya disebabkan kelangkaan stok. Dalam hal ini CBP dapat didistribusikan ke masyarakat melalui operasi pasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel