Bisnis.com, JAKARTA -- Kalangan pengamat meminta pemerintah menggunakan skema pembiayaan alternatif dan tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada utang luar negeri untuk mengerjakan proyek infrastruktur perkeretaapian. Pendanaan yang melibatkan masyarakat dinlai menjadi salah satu opsi yang perlu dilirik.
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan pendanaan yang sepenuhnya berasal dari utang akan meningkatkan beban negara. "Proyek yang 100% dibiayai utang selayaknya dievaluasi," jelasnya kepada Bisnis.com Selasa (27/2/2018).
Dia menuturkan sejauh ini pemerintah sudah menetapkan sejumlah proyek yang seluruhnya didanai utang luar negeri, seperti proyek MRT Jakarta Fase I. Pemerintah, lanjut Aditya juga sudah mencoba skema penugasan di proyek LRT Jabodetabek, skema yang menurutnya akan membebani BUMN.
Untuk itu, MTI mengusulkan kepada pemerntah untuk mencoba skema pembiayaan alternatif di proyek kerata Jakarta-Surabaya. Proyek yang ditaksir menelan biaya Rp60 triliun hingga Rp100 triliun itu terlampau membebani negara bila pemerintah menggunakan utang untuk menutup biaya investasi.
Aditya menerangkan, pemerintah selama ini belum mencoba skema bauran yang melibatkan masyarakat berpartisipasi atau crowd funding. Dia menyebut potensi pendanaan dari dana masyarakat lewat instrumen surat utang belum digarap optimal kendati minat masyarakat cukup tinggi.
Dia mencontohkan penerbitan obligasi PT KAI (Persero) pada 2017 mengalami kelebihan permintaan 2,5 kali. Sebanyak 55% dana penerbitan obligasi senilai Rp2 triliun itu digunakan KAI untuk menyelesaikan proyek kereta Bandara Soekarno-Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel