Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Perry Warjiyo menyatakan tengah menyiapkan rancangan revisi Undang-Undang (UU) tentang Bank Indonesia.
Hal tersebut demi mendukung misinya untuk mendorong perekonomian Indonesia yang prostabilitas sekaligus propertumbuhan ekonomi.
“Kami sudah siapkan rancangan amandemen UU BI, karena tujuannya tidak hanya menjaga stabilitass nilai rupiah tetapi juga ikut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Untuk ke arah sana, instrumennya juga tidak seperti sekarang, ada aspek-aspek lain,” kata Perry di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (28/3/2018).
Undang-Undang yang ada saat ini menyebutkan tugas BI sebagai penjaga stabilitas inflasi dan rupiah. Padahal, dia ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lewat berbagai instrumen, salah satunya kebijakan makroprudensial.
“Ada kebijakan yang lain yang bisa progrowth, seperti relaksasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan perbankan. Pembiayaan tidak hanya melalui kredit tapi juga lewat pembelian obligasi korporasi, mendorong kredit kepada properti, dan mendorong pembiayaan UMKM,” jelas Perry.
Dia juga menuturkan akan mengejar pertumbuhan ekonomi lewat strategi pendalaman pasar keuangan khususnya untuk pembiayaan infrastruktur. Beban ruang pembiayaan infrastruktur dinilai terbatas, baik dari BUMN maupun APBN sehingga diperlukan dorongan swasta lewat skema Public Private Partnership (PPP), serta pembiayaan sekuritas.
“Kami melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), forum koordinasi pendalaman pasar keuangan, akan terus fokus untuk memperdalam pasar keuangan untuk pembiayaan infrastruktur," lanjut Perry.
Misi progrowth akan diupayakan lewat pengembangan sistem pembayaran untuk ekonomi keuangan digital. Gerbang Pembayaran Nasional masih akan tetap menjadi agenda utama BI diikuti dengan elektronifikasi baik pada bantuan sosial, operasi keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta pada moda transportasi.
Strategi BI berikutnya yakni mendorong pengembangan ekonomi keuangan syariah. Sejak 2017, BI disebut telah menggiatkan dan mendorong kolaborasi untuk memajukan ekonomi syariah yang sudah tertinggal jauh dari negara-negara lain.
“Bagaimana Indonesia menjadi pelaku, bukan hanya penerima, itu yang harus dilakukan. Pemberdayaan untuk membentuk economy halal chain, pemberdayaan ekonomi pesantren, di samping kerja sama dengan OJK untuk perbankan, instrumen keuangan syariah, dan juga kurikulum kewirausahaan dalam ekonomi keuangan syariah," tambah Perry.
Poin berikutnya yakni penguatan koordinasi dengan pemerintah, OJK dan DPR serta penguatan organisasi dan sumber daya manusia. Dengan optimalisasi instrumen tersebut, dia berambisi membawa Indonesia mencetak pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dalam 5 tahun ke depan.
“Proyeksi BI untuk 2022 pertumbuhan ekonomi antara 5,8%-6,2% dan tentu saja underlying assumption bahwa infrastruktur terus berjalan seperti selama ini karena itu yang dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Perry.
Adapun, kebijakan prostabilitas dinilai dapat diwujudkan lewat instrumen moneter. Selain lewat intervensi, penguatan rupiah melalui peningkatan cadangan devisa, terutama melalui sektor pariwisata dan ekspor.
“Yang saya sampaikan adalah bagiaman bisa membawa BI untuk tidak hanya menjaga stabilitas tapi juga harus ikut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Prostability and progrowth itu sesuatu yang tidak tidak perlu dipertentangkan dan bahkan bisa disinergikan,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel