Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait impor pangan.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan temuan BPK tersebut akan dibagikan ke kementerian terkait dan ditindaklanjuti untuk diperbaiki.
Terkait perbedaan data antara kementerian terkait, Darmin mengemukakan pihaknya bakal melalukan persamaan data dengan melibatkan Badan Pusat Statistik.
"Mereka [kementerian] juga perlu waktu untuk menuntaskan datanya, tidak selalu bisa selesai begitu saja. Karena ini bukan hanya soal data spasialnya juga, kita siapkan one map policy," ujarnya di Istana Negara, Kamis (5/4/2018).
Kebijakan one map policy ditargetkan dapat segera dirilis pada Agustus 2018 dan diharapkan dapat menjadi acuan resmi bagi kementerian maupun instansi lainnya terkait kebutuhan data.
Pada saat yang sama, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya keberadaan data untuk memastikan perbaikan tata kelola impor pangan di Indonesia.
"Kita diskusi dengan Presiden. Sistemnya memang harus diperbaiki. Kapan harus impor itu, harus sama datanya dengan kementerian terkait," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.
Dia menambahkan Presiden akan segera menindaklanjuti temuan tersebut dan mengakui bahwa persoalan data memang menjadi akar persoalan.
Sebenarnya, dia mengungkapkan setiap kementerian terkait yang berwenang terhadap impor pangan sudah memiliki sistem sayangnya sistem itu belum terintegrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel