Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai keberhasilan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh perbankan ditentukan oleh legalitas lahan dan upaya menjemput bola.
Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyatakan seharusnya kredit usaha rakyat mudah untuk diakses oleh petani sebab selama ini menurutnya lembaga perbankan tidak melakukan hal tersebut.
"Banyak skema bantuan dana seperti BPDP-KS atau revtasiliasi perkebunan dengan dana perbankan dan subsidi apbn. Tapi itu kan dulu gagal karena problemnya adalah bank-bank masih melakukan sistem tradisional,"katanya.
Menurutnya lembaga perbankan tidak mau terjun langsung untuk merangkul petani untuk mendapatkan kredit usaha rakyat. Hal ini yang berpotensi sebagai penghambat penyaluran dana.
Adapun masalah kedua adalah legalitas lahan para petani rakyat. Darto mengatakan bank hanya akan memberikan bantuan bagi petani yang memiliki sertifikasi lahan. Sementara Petani rakyat belum terdorong untuk memiliki sertifikasi tersebut.
Di Kalimantan, biaya untuk membuat sertifikat lahan Rp4juta per ha sedangkan dengan dana tersebut petani rakyat dapat menggunakannya untuk memperbaiki jalan atau membelu pupuk buat tanaman kelapa sawit.
Adapun bunga 5% untuk petani dalam meminjam KUR pertanian menurutnya masih akan sulit. Darto mengatakan seharusnya bunga berada di bawah angka tersebut.
Selain itu dia menyarankan agar pengembalian bunga (grass periode) minimal 4 tahun setelah masa tanam agar petani dapat mengembalikan. Jika kurang dari tenggang waktu tersebut petani akan kesulitan.
"Kunci suksesnya program ini adalah legalitas lahan dan bank-bank mau menjemput langsung," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel