Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah memutuskan 100% hak kelola atau participating interest (PI) di delapan blok migas terminasi tahun ini akan diserahkan kepada PT Pertamina (Persero).
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan sebelumnya sempat direncanakan hak kelola delapan blok tersebut akan diberikan kepada Pertamina dan mitra eksistingnya.
"Setelah diskusi panjang, Jumat kemarin dari pemerintah sudah putuskan delapan itu masing-masing 100% interest diberikan ke Pertamina," ujar Amien di Kantor SKK Migas, Jakarta, Senin (16/4/2018) malam .
Nantinya, mitra eksisting di masing-masing blok tersebut yang berminat bergabung dan kembali mengelola dapat bernegosiasi secara business to business (b to b) dengan Pertamina.
Amien menjelaskan terdapat dua faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat keputusan tersebut.
Pertama, pemerintah ingin membantu keuangan Pertamina yang tertekan akibat kenaikan harga minyak dunia yang cukup signifikan, sementara harga BBM bersubsidi diputuskan tidak naik hingga 2019.
Kedua, pemerintah ingin mempercepat proses penandatanganan kontrak dan alih kelola delapan blok terminasi tersebut. Pasalnya, urusan negosiasi b to b Pertamina dengan pemegang PI eksisting ternyata memakan waktu yang cukup lama. Padahal pemerintah ingin agar kontrak baru dapat segera ditandatangani.
Hal tersebut sebagai salah satu antisipasi agar produksi di blok-blok tersebut tidak mengalami penurunan secara drastis.
Selain itu, dalam rangka menjaga produksi, SKK juga akan meminta Pertamina untuk segera merevisi rencana kerja pengembangan blok-blok tersebut setelah kontrak baru ditandatangani. Pertamina akan diminta membuat rencana kerja dengan skema investasi yang cukup untuk menjaga produksi dan secara bertahap ditingkatkan untuk peningkatan produksi.
SKK optimistis produksi delapan blok terminasi akan tetap terjaga dan dapar meningkat di tahun-tahun berikutnya.
Dengan adanya keputusan ini, dia berharap kontrak baru delapan blok terminasi dapat segera ditandatangani. "Mudah-mudahan jadi cepat karena Pertamina tidak perlu lagi hitung b to b karena semua punya Pertamina," kata Amien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel