Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengupayakan pemenuhan tenaga kerja yang andal melalui sejumlah program pendidikan vokasional dan kerja sama dengan industri.
Gubernur Jatim Soekarwo, yang akrab disapa Pakde Karwo, mengatakan Pemprov Jatim telah melakukan moratorium jumlah SMU dan SMK. Bahkan, saat ini telah menerapkan program dual track strategy untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.
"Langkah yang pertama yakni memperbaiki kualitas pendidikan formal, seperti menambahkan kurikulum di SMA dengan menyisipkan pendidikan vokasional," katanya seperti dikutip dalam rilis, Rabu (18/4/2018).
Selain itu, lanjutnya, pemprov juga telah melakukan link and match antara SMK dengan industri atau perusahaan besar, filial SMK-PTN, melakukan partnership SMK dengan luar negeri, SMK pengampu, ekstra kurikuler di MA, serta peningkatan sarana prasarana SMK.
Dia menambahkan, langkah kedua yang dilakukan pemerintah yakni melalui penerapan pendidikan vokasional ke sektor informal, seperti pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional, sekaligus memperkuat SMK Mini melalui kerja sama dengan Jerman, dan Bosda Madin.
"Kami yakin penerapan program ini bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jatim," imbuhnya.
Pakde Karwo mencontohkan, saat jumlah lowongan tenaga kerja yang tersedia di Jatim sebanyak 400.000, sementara Pemprov Jatim hanya bisa menghasilkan 308.000 tenaga kerja.
"Kekurangan kebutuhan tenaga kerja ini harus bisa dipenuhi oleh kota/kabupaten sehingga lompatan pembangunan atau quantun menuju industri akan berhasil,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel