Bisnis.com, JAKARTA -- BPS mendorong pembuat kebijakan untuk menggunakan data lebih optimal sebelum menetapkan peraturan, terutama bagi pemerintah daerah yang mayoritas masih belum memperhatikan pentingnya data.
Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), M. Sairi Hasbullah mengatakan jika pemerintah menginginkan bottom up development pengolahan data perlu diutamakan. "Karena data yang dapat menggambarkan [kondisi riil] masyarakat di setiap lapisan," katanya kepada Bisnis.com, Kamis (19/4/2018).
Sairi mengatakan kepedulian dari pemerintah pusat dalam mengutamakan pengolahan data sebelum menetukan kebijakan mulai membaik. "Evidence based decision making, planning itu sudah sangat bagus di tingkat pemerintah pusat ini," imbuhnya.
Namun, dia mengakui penggunaan data sebagai landasan dalam membuat kebijakan di tingkat pemerintah daerah masih belum memuaskan. "Tidak semua, tapi sebagian besar."
Dia mengungkapkan masih banyak pemerintah daerah yang menggunakan data hanya sebagai hiasan dalam rencana pembangunan daerahnya. Hal tersebut, lanjutnya, disebabkan oleh ketidakpahaman dan sikap abai aparatur pemerintah daerah terhadap data yang telah dikumpul.
Tak banyak juga, kata Sairi, ditemukan adanya kepentingan politik yang didahulukan oleh pemerintah daerah.
"Baik itu survey potensi desa [Podes], Survei Sosial Ekonomi Nasional [Susenas], dan Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], itu belum maksimal," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel