Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tax exemption atau pengecualian pajak saat ini masih sangat diperlukan.
Apalagi, saat ini di antara sejumlah barang yang dikecualikan dari pengenaan pajak tersebut merupakan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh banyak orang.
"Sebagian kan memang barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang, jadi kami belum ada pembahasan untuk itu [penyederhanaan]," kata Direktur Peraturan Perpajakan 1 Ditjen Pajak Arif Yanuar kepada Bisnis, Senin (23/4/2018).
Sebelumnya otoritas pajak menganggap bahwa penerapan tax exemption atau pengecualian pajak terhadap sektor atau jenis barang atau jasa tertentu dianggap sebagai biang kerok inefisiensi pemungutan PPN. Di samping berpengaruh kepada kinerja pemungutan PPN, kebijakan ini juga dinilai berpotensi mendistorsi perekonomian.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjelaskan bahwa secara teori, semakin sedikit exemption atas jenis barang atau jasa, administrasi pemungutan pajak akan jauh lebih efisien dan implikasinya akan memperbaiki peforma penerimaan pajak. Namun demikian, otoritas pajak tak memungkiri bahwa kebijakan tersebut juga dibutuhkan pemerintah terutama untuk menghadapi situasi tertentu.
Adapun jika merujuk ketentuan saat ini, pengecualian PPN dibagi atas dua kategori yakni barang dan jasa. Untuk kategori barang, jenis barang yang dikecualikan dari PPN mencakup barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya hingga barang-barang kebutuhan pokok.
Sementara itu, jasa yang tak dikenakan PPN mencakup jasa kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga penyediaan jasa yang terkait dengan aktivitas keagamaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel