Kemenhub Kaji Reorganisasi Ditjen Perhubungan Laut

Bisnis.com,24 Apr 2018, 16:27 WIB
Penulis: Rivki Maulana
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) didampingi Irjen Kemenhub Wahju Satrio Utomo mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9)./ANTARA-Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan tengah mengkaji untuk melakukan reorganisasi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik.

Inspektur Jenderal Kemenhub, Wahju Satrio Utomo mengatakan struktur organisasi Ditjen Perhubungan laut terbilang besar dengan 323 unit pelaksana teknis terbesar di seluruh Indonesia. Struktur organisasi ini menurut Tommy-sapaan Wahju-perlu dievaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap publik dapat berjalan efektif, efeisien, responsif, profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan

Dia menambahkan, UPT di Ditjen Hubla diharapkan bisa memberikan saran atau menyediakan data dan informasi yang faktual sesuai wilayah kerjanya. Informasi yang faktual dinilai menjadi modal penting bagi proses pengambilan kebijakan di kemudian hari. "Pejabat di daerah harus kreatif, jangan seluruhnya tergantung pusat," ujarnya saat membuka Rapat Kerja Ditjen Perhubungan Laut 2018 di Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Berdasarkan data Statistik Perhubungan 2016, jumlah pegawai Ditjen Perhubungan Laut merupakan yang terbesar dibandingkan dengan direktorat lain di Kemenhub. Jumlah pegawai Ditjen Perhubungan Laut mencapai 15.268 orang atau 51,43% dari total pegawai Kemenhub.

Di sisi lain, Tommy juga menilai ipemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK kian penting dalam ranah perhubungan laut, khususnya pada pelayanan kepelabuhan. Digitalisasi layanan kepelabuhan menurut Tommy akan mendorong pelayanan yang lebih transparan, cepat, mudah dan murah.

Tommy berharap, rapat kerja Ditjen Perhubungan Laut bisa menemukan solusi komprehensif untuk mengurasi masalah dan kendala di sektor ini. Salah satu yang ditekankan yakni program Tol Laut yang dinilai belum berjalan sesuai harapan. "Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pelaksanaan program tol laut di lapangan dan memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya," pungkas Tommy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Martin Sihombing
Terkini