BPDPKS Kantongi Dana Sawit Rp3 Triliun Pada Kuartal I/2018

Bisnis.com,26 Apr 2018, 11:12 WIB
Penulis: Annisa Margrit
Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018)./JIBI-Rachman

Bisnis.com, NUSA DUA — Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sudah mengumpulkan dana sebesar Rp3 triliun dari pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya selama kuartal I/2018.

Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Herdrajat Natawidjaja menyebutkan dana yang terkumpul mencapai Rp14,5 triliun pada 2017.

Adapun target tahun ini sebesar Rp10,5 triliun. Meski terlihat lebih rendah dari pencapaian 2017, tapi pihaknya mengklaim biasanya realisasi dana yang terkumpul mampu melebihi target.

“Sampai Maret 2018 sudah terkumpul Rp3 triliun,” ujar Herdrajat di sela-sela The 6th International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) yang bertemakan Embracing Sustainable Palm Oil: Solutions for Local Production and Global Change di Nusa Dua, Bali, Kamis (26/4/2018).

Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk riset kelapa sawit, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), replanting, advokasi, pemasaran, dan insentif biodiesel. Namun, dia mengakui program pencegahan dan penanganan kebakaran hutan masih belum masuk dalam alokasi dana sawit.

"Yang terkait dengan [kebakaran] hutan, mungkin pendekatannya harus kita lihat lagi ya karena ini [kebakaran hutan] baru," tutur Herdrajat.

Khusus untuk replanting, pada 2017-2018 sudah ada Rp250 miliar yang ditransfer untuk peremajaan di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, dan Sumatra Utara (Sumut). Peremajaan tanaman bagi pekebun kecil dinilai penting karena sekitar 50% kebun sawit dimiliki oleh pekebun kecil.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp4,6 triliun untuk program peremajaan tanaman kelapa sawit sepanjang 2018. Dana tersebut akan digunakan untuk lahan seluas 185.000 hektare (ha). Hingga 2022, pemerintah menargetkan peremajaan sekitar 2,4 juta ha lahan sawit di 20 provinsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Fajar Sidik
Terkini