Bisnis.com, JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Harry Poernomo menilai konteks rekaman antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir masih belum jelas.
"Konteks rekaman juga masih belum jelas, bicara tentang apa. Biar penegak hukum yang kerja," ujarnya.
Harry mengingatkan semua elemen untuk tidak terlalu berpolemik dengan rekaman tersebut. Menurutnya, lebih baik publik membiarkan penegak hukum bekerja secara profesional.
Anggota Komisi VII DPR ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terkait beredarnya rekaman percakapan Rini Soemarno dengan Sofyan Basir.
"Perlu dilakukan pemeriksaan khusus oleh lembaga antikorupsi [KPK]," ujar Harry kepada wartawan, Minggu (29/4/2018).
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta aparat hukum dilibatkan untuk mengusut kebenaran isi percakapan antara Rini dan Sofyan.
Menurutnya, pihak Kementerian BUMN perlu proaktif meminta KPK untuk mengusut kebenaran isi rekaman. Selain itu, kementerian itu juga sebaiknya menyerahkan kepada penegak hukum rekaman utuhnya jika yang beredar itu potongan dan hasil editan.
Arsul menyebutkan jika kedua hal tersebut tak dilakukan maka akan sulit untuk membuat publik percaya.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro sebelumnya menjelaskan Rini Soemarno dan Sofyan Basir benar melakukan diskusi namun hal tersebut bukan soal bagi-bagi fee.
Imam menyebutkan percakapan yang dilakukan mengenai investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel