Bisnis.com, JAKARTA -- Bos bank investasi asal Amerika Serikat, JP Morgan Chase Bank., N.A., menemui Presiden Joko Widodo di Istana, Rabu (2/5/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertemuan itu membahas sejumlah hal seperti perekonomian dunia, kebijakan hingga regulasi. Pertemuan itu membahas pandangan mengenai ekonomi dunia terutama terkait dengan situasi saat ini yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan serta perekonomian China dan Amerika Serikat.
"Pembahasannya mengenai peranan perbankan JP Morgan di internasional, dalam melihat prospek ekonomi dunia dan bagaimana membangun infrastruktur," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan infrastruktur yang dibangun oleh beberapa negara, termasuk Indonesia membutuhkan banyak sekali pembiayaan. Pengalaman dari negara lain bisa dilihat supaya Indonesia bisa menjalankan pembangunan tetap penuh kehati-hatian (prudent) dan tetap berkelanjutan (sustainable).
"Kemudian membahas juga policy negara-negara yang bisa maju selama ini dilihat dalam kurun 50 tahun. Korsel, Singapura, negara yang bisa maju jadi high income countries dibandingkan dengan negara-negara yang sama-sama merdeka tapi mereka tidak bisa berkembang, padahal punya natural resources yang lebih besar," katanya.
Selain itu, topik yang juga dibahas adalah soal regulasi. CEO JP Morgan Jamie Dimon, ujar Sri, membahas mengenai negara-negara yang dianggap memiliki regulasi berbelit-belit seperti Amerika Serikat. Salah satu contoh yang disampaikan adalah usaha pencukur rambut di Amerika Serikat yang membutuhkan 3 izin usaha.
"Ini menyebabkan betapa sulitnya perusahaan, inisiatif dan inovasi muncul berkembang," katanya.
Sri mengatakan Presiden akan berusaha menyederhanakan izin usaha di Indonesia. Lebih dari 42.000 izin usaha, ujar Sri, akan disederhanakan dengan jangka waktu yang lebih pendek supaya kegiatan ekonomi berkembang lebih baik.
"Saya rasa Jamie Dimon visit ke sini dalam rangka 50 tahun JP Morgan di Indonesia, saya rasa ini salah satu bentuk untuk memahami bahwa Indonesia adalah negara besar dan dianggap prioritas bagi JP Morgan," katanya.
Sri mengungkapkan, JP Morgan menyatakan membawa US$10 miliar ke Indonesia merupakan hal mudah karena negara ini memiliki potensi yang luar biasa, kebijakan yang dianggap masuk akal dan ekonomi berkembang secara menjanjikan.
"Satu-satunya yang menjadi titik diperbaiki adalah dispute settlement. Jadi kalau ada percekcokan atau ketidaksepakatan antara invetor dengan partner-nya bagaimana cara menyelesaikannya, ini menjadi salah satu sorotan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel