Bisnis.com, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terus berbenah sebagai agen pembangunan di daerah. Menurutnya, BUMD harus bisa menjadi perusahaan yang profesional yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Tjahjo menuturkan harus diakui masih banyak BUMD yang masih terlilit masalah. Untuk itu, menurutnya, peran pemerintah daerah juga harus ditingkatkan.
"Permasalahan yang ada yaitu bagaimana mengatur BUMD itu sendiri yang masing- masing daerah punya inovasi, inovasi, kreasi, kreasi dan bagaimana harus bersinergi dengan berbagai lembaga yang ada," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/5/2018).
Tjahjo mengatakan diperlukan beberapa langkah untuk memperbaiki wajah BUMD di Tanah Air. Langkah pertama, jelasnya ialah revitalisasi BUMD. Perusahaan plat merah daerah tersebut, harus menjadi badan usaha yang lebih profesional. Sehingga bisa menghasilkan keuntungan tanpa melupakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat.
"Kedua dari sisi penyiapan regulasi. Ketiga, peran pembangunan daerah sehingga mampu menggerakan semua sektor yang ada. Yang keempat modal. Saya kira perlu menambahkan keperluan modal dan subsidi atau hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada," tambahnya.
Dari sisi regulasi, Tjahjo menuturkan daerah diberi kebebasan untuk menggerakkan BUMD, tapi dengan catatan harus fokus. Dia mencontohkan kondisi PDAM di Tanah Air yang mayoritas masih merugi.
"Baru satu bulan saya menjadi Mendagri sudah mendapatkan lampu merah karena hampir 59% PDAM se- Indonesia terlibat masalah utang," katanya.
Tjahjo menuturkan dari sekian banyak BUMD hanya kontribusi sektor perbankan masih menjadi yang terbesar, sementara BUMD lainnya masih terus berjuang.
"Kalau kita jujur mengakui dari sejumlah data BUMD yang ada, jumlah BUMD yang ada di negara kita ada 1.123 BUMD dan 26 BPD. Kontribusi laba BPD itu mencapai 92,73%. BUMD yang paling untung adalah perbankan," kata Tjahjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel