Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyatakan pemerintah akan bertindak tegas jika ada aparatur sipil negara terlibat dalam aksi terorisme.
Menurut dia, dirinya tidak akan segan memberikan sanksi hingga berujung pemecatan dan pemutusan tunjangan terkait keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam aksi terorisme.
“Laporan penyelewengan ini dari pejabat pembina pegawainya. Kalau misal ini di Kementerian Agama lalu dilaporkan ke PANRB dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, pasti ada sanksinya. Misal diberhentikan,” katanya di Istana Negara, Selasa (15/5/2018),.
Tak hanya itu, ASN yang ketahuan menyebarkan ujaran kebencian juga akan diganjar hukuman dengan sanksi terberat yakni pemecatan. Khusus untuk pemberian sanksi, Asman mengemukakan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berada di bawah Kementerian PANRB akan melakukan sidang dan penentuan pemecatan akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara .
Terkait pengawasan terhadap ASN, dia menjelaskan pengawasan akan dilakukan mulai dari tingkat daerah yakni bupati/walikota hingga gubernur. Namun, sejauh ini Kementerian PANRB diakuinya belum mendapatkan pengaduan adanya ASN yang terlibat dalam aksi terorisme dan penyebaran ujaran kebencian.
Sebelumnya, beredar kabar Budi Satrio, terduga teroris yang ditembak mati Densus 88, memiliki istri yang juga pegawai negeri sipil di kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Wiqora (48)
Saat ini, yang bersangkutan sudah diamankan pihak Densus 88 untuk dipastikan apakah dia turut membantu suaminya merencanakan aksi terorisme atau tidak.
Ketika dikonfirmasi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku pihaknya tengah menelusuri dan menyelidiki dugaan keterlibatan pegawainya terhadap aksi teror.
"Intinya Kementerian Agama [Kemenag] memiliki jumlah satuan kerja yang terbanyak diantara Kementerian dan lembaga lain. Pegawai di Kemenag tidak kurang dari 220.000, dengan banyaknya ASN kami tentu [memiliki keterbatasan] untuk betul-betul mengetahui aktivitas [pegawai]," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel