Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim level Crisis Manangement Protocol (CMP) surat berharga negara (SBN) adalah normal.
"Sesuai dengan assessment Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat ini, bahwa krisis manajemen protokol status kita normal," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Penguatan Koordinasi Untuk Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, di Jakarta, Senin (28/5/2018).
Meski demikian, dia mengatakan, seluruh komponen KSSK tentu akan terus meningkatkan kewaspadaan dalam memonitor stabilisasi ekonomi
Bahkan, jika diperlukan pihaknya tidak akan segan merespons tepat waktu, dan tepat takaran.
Sementara itu dalam kesempatan sama, Kementerian Keuangan juga mengklaim implementasi APBN sejauh ini masih sehat, sehingga mampu menahan gejolak global yang mengganggu perekonomian domestik.
Menteri Keuangan mengatakan, APBN sebagai instrumen fiskal masih memiliki ruang yang sangat lebar.
"Kita akan menjaga ini agar pemerintah punya instrumen dalam mengahadapi ketidakpastian dari luar, ini penting secara policy," katanya.
Dia memaparkan, defisit APBN sejauh ini mencapai Rp55,1 triliun, atau lebih kecil dari tahun sebelumnya, yakni Rp72,2 triliun.
Keseimbangan primer juga memberikan surplus yang lebih baik yakni Rp24,2 triliun, atau jauh lebih besar dibanding tahun lalu Rp3,7 triliun.
Penerimaan pajak telah mencapai Rp416,9 triliun, atau tumbuh 11,2% jika dimasukkan amnesti pajak, atau 15% jika tanpa amnesti pajak.
"Oleh karena itu kita akan melihat kebijakan fiskal, dan kita jaga hati-hati agar efektif," imbuhya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel