Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah harus memiliki instrumen tepat agar harga beras saat ini bisa tertekan ke batas HET baru yakni Rp8.950/kg, dari sebelumnya Rp9.450/kg. Pasalnya di pasaran beras medium melebihi Rp10.000/kg.
“Kalau ingin beras ini terkendali, pemerintah harus punya instrumen. Sederhananya, harga yang sekarang saja sudah di atas HET. Kenapa malah diturunin [menetapkan HET baru], nanti akan semakin jauh dari HET. Lalu apa fungsi HET,” katanya, Selasa (29/5/2018).
Sementara Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan penerapan HET sejak awal sudah tidak efentif untuk menurunkan harga karena hanya bertujuan meredam harga di tingkat konsumen tanpa menghitung biaya pengeluaran pedagang dan petani.
Menurutnya dibandingkan menurunkan besaran HET, pemerintah lebih baik fokus pada pembenahan rantai distribusi beras yang panjang. Kebijakan penurunan HET ini kata Hizkia hanya akan semakin memberatkan petani dan pedagang, terutama pedagang kecil.
“Keuntungan petani tidak akan meningkat karena beras hasil panen sudah dipatok sesuai dengan HPP. Sementara pedagang kecil dipaksa menurunkan harga jual, padahal biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan beras sudah lebih dari besaran HET itu sendiri,” katanya.
Penerapan HET baru ini sebut CIPS beresiko memunculkan adanya pencampuran beras berkualitas tinggi dengan beras berkualitas rendah demi menghindari kerugian. Belum lagi di tingkat pedagang saat distribusi beras.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel