Bisnis.com, WINA - Pemerintah sayap kanan Austria berencana menutup tujuh masjid dan mengusir hingga 40 imam dalam yang dikatakannya "hanya permulaan" dari tekanan terhadap ideologi Islam dan pendanaan asing kepada kelompok agama.
Pemerintah koalisi, aliansi konservatif ultra-kanan, berkuasa segera setelah krisis migrasi Eropa dengan janji mencegah orang lain masuk dan menekan keuntungan bagi pengungsi dan pendatang baru.
Dalam pekerjaan sebelumnya sebagai menteri bertanggung jawab atas integrasi, Kanselir Sebastian Kurz mengesahkan undang-undang ketat tentang Islam pada 2015, yang melarang pendanaan asing dari kelompok agama dan menciptakan tanggung jawab bagi masyarakat Muslim untuk memiliki pandangan fundamental positif terhadap negara dan masyarakat Austria.
"Masyarakat paralel politik Islam dan kecenderungan radikalisasi tidak memiliki tempat di negara kita," kata Kurz pada jumpa pers, yang menguraikan keputusan pemerintah, yang didasarkan pada undang-undang itu.
Austria, sebuah negara dengan 8,8 juta orang, memiliki sekitar 600 ribu penduduk Muslim, yang sebagian besar merupakan warga negara Turki atau memiliki keluarga yang berasal dari Turki.
Kelompok masyarakat yang menjalankan masjid di Wina dan dipengaruhi "Grey Wolves", kelompok pemuda nasionalis Turki, akan ditutup karena beroperasi secara tidak sah, kata pemerintah dalam pernyataan.
Kelompok Muslim Arab, yang menjalankan sedikit-dikitnya enam masjid, juga akan ditutup, tambahnya.
"Ini baru permulaan," kata Wakil Kanselir Heinz-Christian Strache yang ultra-kanan pada konferensi pers yang diselenggarakan oleh empat anggota kabinet.
Para menteri mengatakan hingga 60 imam milik ATIB, sebuah kelompok Muslim yang dekat dengan pemerintah Turki, dapat diusir dari negara itu atau ditolak visanya atas dasar menerima dana asing.
Selebaran pemerintah menyebutkan jumlahnya sekitar 40 orang, 11 di antaranya sedang diperiksa dan dua telah menerima putusan penolakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel