Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala sub Direktorat Fasilitasi Peningkatan Demokrasi Direktur Jenderal politik dan Pemerintahan Umum Rahmat Santoso mengatakan daerah dengan calon pasangan tunggal dan daerah dengan hanya dua pasangan calon berpotensi sebagai daerah rawan konflik.
“Banyak pertimbangan kalau head to head itu pasti berhadap-hadapan langsung walaupun ini belum tentu konflik tapi kita antisipasi kalau yang salon tunggal kerawanannya untuk memobilisasi,” ujar Rahmat dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Sabtu (26/6/2018).
Dalam penjelasannya Rahmat mengatakan, terhadap calon kepala daerah tunggal berpotensi memobilisasi aparatur negara sipil, untuk daerah yang hanya memiliki dua pasangan calon dikarenakan tidak ada alternative lain dan hanya terkonsentrasi satu diantara dua pasangan calon.
Rahmat menambahkan, meski sudah memantau daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik, dirinya belum mendapatkan laporan tentang adanya konflik didaerah tersebut.
Kementerian Dalam Negeri juga terus memantau penyelenggaran dan memberikan langkah-langkah pencegahan agar tidak timbul konflik atau hambatan selama masa kampanye dan Pemilihan Umum Serentak 27 Juni mendatang.
“Kita akan melakukan Early Warning System agar tidak timbul gejolak hambatan dalam penyelenggaraan,” ujar Rahmat.
Rahmat menjelaskan sudah melakukan dengan instansi-instansi terkait untung melakukan pengamanan penyelenggaran Pilkada, diantaranya adalah Polri, BIN, TNI, dan berkoordinasi dengan forum-forum kemitraan yang ada dalam masyarakat untuk membantu memberikan laporan.
“Kita melakukan cipta kondisi, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, kaum perempuan, pemilih pemula, ormas, dan sebagainya. Juga kita melakukan penguatan atau pengoptimalan forum-forum kemitraan dengan masyarakat,” ujarnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel