Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia tetap menyiapkan negosiasi lanjutan meskipun rencana penghapusan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel ditunda oleh Uni Eropa hingga 2030.
Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penundaan yang diputuskan UE tidak lepas dari lobi yang dilakukan pemerintah, juga tekanan-tekanan politik melalui jalur resmi maupun tak resmi. Konferensi tentang minyak sawit (CPO) di Vatikan, Italia, pada Mei misalnya, telah membuka pandangan negara-negara Eropa terhadap sawit sehingga mereka memundurkan rencana dari semula 2021.
Meskipun demikian, negosiasi tetap harus dilanjutkan untuk memperjuangkan pelibatan Indonesia dalam menentukan kriteria CPO yang terkena 'phase out'. Apalagi, penggunaan bahan baku dari CPO dikurangi bertahap mulai 2026.
UE sendiri mempertimbangkan kriteria CPO yang patut dihapus dari bahan baku biofuel, yakni yang berasal dari perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC) yang berisiko tinggi, mulai dari hasil ekspansi dari lahan produksi pangan atau pakan ke lahan sawit hingga tanah dengan stok karbon tinggi.
Indonesia membujuk UE agar para pemangku kepentingan ikut dilibatkan dalam penyusunan kriteria dan Dubes UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam VIncent Guerend telah memberikan 'lampu hijau'. Stakeholder yang dimaksud mencakup negara produsen (termasuk petani dan eksportir sawit) serta negara konsumen di blok mata uang tunggal itu.
"Jadi, kami akan ikut ke situ. Jangan sampai ketika penentuan batas-batas itu, kita kecolongan dan enggak tahu," kata Purbaya seusai halal bi halal di Kemenko Maritim, Selasa (26/6/2018).
Mengingat pada Februari 2019 kriteria itu harus sudah putus, Indonesia dalam enam bulan ke depan akan intensif bernegosiasi dengan UE.
"Pak Luhut [Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan] sudah bilang ke mereka [Kedubes UE] bahwa kalau itu [penyusunan kriteria] dimulai, kami diberi informasi sehingga kami bisa ikut sedini mungkin."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel