PILKADA SERENTAK 2018: PDIP Klaim Menang di 60% Pilkada Kabupaten/Kota

Bisnis.com,28 Jun 2018, 09:20 WIB
Penulis: Annisa Margrit
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Ketua Bidang Politik dan Keamanan (nonaktif) PDIP Puan Maharani (kiri)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan mengklaim berhasil menang di 60% Pilkada kabupaten/kota dalam Pilkada serentak 2018 yang digelar Rabu (27/6/2018).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Pilkada menjadi ajang proses sistemik untuk mencari pemimpin.

Dia menyebutkan dari 154 kabupaten/kpta, PDI berpartisipasi di 152 daerah. PDIP mengklaim menang di 91 daerah dan kalah di 59 daerah, atau 60% menang.

Dilihat dari kader yang terpilih di 91 daerah tersebut, kader yang menjadi kepala daerah sebanyak 33 orang dan wakil kepala daerah 38 orang.

"Kemenangan PDIP berada di tingkat kabupaten/kota. Yang menggembirakan, jumlah kader partai yang terpilih semakin banyak. Dengan demikian, tolok ukur yang paling riil dalam Pilkada ditentukan oleh jumlah kader yang berhasil menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah, sebagai buah dari proses pendidikan politik kader," papar Hasto dalam pernyataan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (28/6).

Sementara itu, di tingkat provinsi, PDIP mengklaim menang di enam daerah yaitu Bali, Jawa Tengah (Jateng), Maluku, Maluku Utara (Malut), Papua, dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dia melanjutkan dari 6 provinsi tersebut, ada 4 kader PDIP yang menjadi gubernur dan 3 kader lainnya menjadi wakil gubernur.

Jumlah kader PDIP yang menjadi kepala dan wakil kepala daerah saat ini disebut bertambah menjadi 345 orang dari 214 orang pada 2013. Saat ini, partai fokus mempersiapkan diri menghadapi Pileg dan Pilpres 2019.

PDIP menilai penyelenggaraan Pilkada kali ini menjadi bukti partai tersebut memegang komitmen politik berkeadaban.

"Kami selalu ingat pesan Ibu Megawati bahwa menang dan kalah hanya lima tahun. Kalah kami perbaiki dan menang jangan korupsi sehingga keadaban jangan dikorbankan karena demokrasi harus menjadi ukuran peradaban politik Indonesia," tutur Hasto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Annisa Margrit
Terkini