Sosok Tuty Kusumawati: Kawal APBD di Era Ahok, Urus RPTRA di Era Anies

Bisnis.com,05 Jul 2018, 20:38 WIB
Penulis: Feni Freycinetia Fitriani
Tuty Kusumawati/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat eselon II dan wali kota baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dari 20 orang pejabat dan wali kota yang resmi dilantik, ada sosok Tuty Kusumawati. Dalam perombakan tersebut, dia dirotasi untuk menempati posisi Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI.

Jabatan baru Tuty mengundang pertanyaan banyak pihak. Pasalnya, sebelumnya dia menduduki jabatan strategis di pemerintahan yaitu sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Daerah DKI. Didampingi suaminya, perempuan berhijab dan berkaca tersebut tak banyak berbicara ketika ditanyai soal jabatan baru yang dia emban.

"Saya pamit ya. Makasih untuk kerja sama selama ini," ujarnya singkat seusai pelantikan di Balairung, Balai Kota DKI, Kamis (5/7/2018).

Sosok Tuty menjadi sorotan berbagai kalangan di era pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Sebagai Kepala Bappeda DKI, dia otomatis menjadi garda terdepan dalam perencanaan program yang akan dimasukkan ke dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) DKI.

Bukan itu saja, dia juga memegang peran sentral dalam proyek reklamasi, khususnya penyusunan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Penataan Kawasan Pantai Utara Jakarta.

Ketika menjadi Kepala Bappeda, Tuty sukses membawa Pemprov DKI meraih empat penghargaan terbaik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dia juga menjadi salah satu pejabat kesayangan Ahok lantaran tak bisa disogok.

Menggantikan Dien Emmawati yang telah pensiun, Tuty kini harus mengubah mindset secara drastis. Jika sebelumnya dia kerap lembur menyelesaikan draf APBD DKI, kini Tutty justru mengurus program Keluarga Berencana dan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

Anies mengatakan pelantikan pejabat baru dilakukan agar proses rotasi bisa berjalan di lingkup Pemprov DKI.

"Pejabat perlu mendapat pengalaman baru, termasuk yang purna tugas atau pensiun. Kita jaga proses dengan benar. Fase ini tujuannya mendorong percepatan pembangunan dan tuntasnya program kerja," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Nancy Junita
Terkini