Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah memprioritaskan upaya penguatan ekonomi nasional dengan memberikan ketentraman kepada pelaku usaha, serta menjaga iklim investasi dalam menghadapi dampak perang dagang.
Berbicara seusai mengikuti Rapat Terbatas terkait dampak perang dagang, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan beberapa catatan dalam Ratas tersebut menyoroti bagaimana pemerintah mampu meningkatkan ekspor dan melakukan optimalisasi terhadap impor. Selain itu, upaya mengembangkan subtitusi impor juga menjadi catatan, agar perekonomian nasional semakin kuat.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita melakukan optimalisasi perangkat fiskal, baik dalam bentuk bea masuk, bea keluar. Mengenai harmoniasasi bea masuk itu sendiri, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan ekspor,” tuturnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (9/7/2018).
Sebagai bentuk penguatan ekonomi nasional, pemerintah disinyalir akan banyak masuk ke sektor usaha manufaktur. Hal itu tertuang dalam pernyataan Menperin Airlangga. Dia mengatakan pemerintah akan memberikan insentif terhadap relokasi pabrik. “Kemudian pemerintah akan memberikan insentif industri kecil menengah, seperti furnitur, SVLK nanti akan disubsidi pemerintah,” ujarnya.
Untuk mendorong penguatan produksi dalam negeri, pemerintah mendorong industri nasional untuk meningkatkan utilisasinya. Presiden Joko Widodo juga meminta peningkatan penggunaaan biodiesel menjadi 30%, dari yang sebelumnya sebesar 20%. “Yang tentu akan meningkatkan konsumsi biodisel sebesar 500.000 ton per tahun. Ini yang bapak Presiden diminta ada kajiannya,” tambahnya.
Antisipasi lain, pemerintah juga akan mendorong sektor pariwisata lebih berkontribusi. Setidaknya dengan melakukan pengembangan bandara, meningkatkan rute penerbangan low cost carrier dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel