Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat dari total perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia sebesar US$20 miliar, manfaat generalized system of preferences atau GSP hanya diterima sekitar US$1,8 miliar.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengklaim jika pun AS menarik seluruh GSP untuk Indonesia maka tidak akan terlalu dirugikan. Meski kondisi ini perlu tetap disiapkan.
"Jadi kita belum rugi kalaupun GSP ditarik AS, Kita masih tetap bisa ekspor ke sana meski bayar pajak," katanya, Senin (9/7/2018).
Sofjan mengemukakan langkah AS mengevaluasi sekitar 124 produk ekspor asal Indonesia untuk menentukan produk yang masih layak menerima seharusnya tak hanya dilihat dari perdagangan saja tetapi juga dari investasi.
Pasalnya, AS juga banyak mengambil keuntungan dari Indonesia melalui investasi di berbagai sektor dan membawa kembali keutungan dari dalam negeri.
Apalagi, Indonesia bukan menjadi tujuan utama kegiatan AS ini melainkan China, Eropa, dan negara-negara yang lebih besar trade deficit-nya.
"Indonesia harus tetap mempersiapkan diri. Sebab, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor padat karya. AS enggak main-main dalam hal ini," ujarnya.
Adapun saat ini, Sofjan mengemukakan, pemerintah terus meracik strategi untuk memperkuat neraca perdagangan dan terus memperkuat mata uang rupiah.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menambahkan pemerintah Indonesia akan mengirimkan tim ke AS untuk melakukan negosiasi supaya fasilitas GSP kita tetap dipertahankan.
Tim tersebut akan berangkat akhir Juli 2018, yang terdiri dari beberapa perwakilan kementerian terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian yang karena komoditas pertanian termasuk produk ekspor Indonesia yang dipermasalahkan AS.
"Saya belum bisa sampaikan yang kaitannya GSP akan di-review itu, pokoknya kita udah memutuskan akan kirim tim," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel