Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai pemberian izin kepada para menteri yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) sebagai sikap yang kurang tepat.
"Menurut saya, tidak bijak jika Presiden mengizinkan menteri yang ingin nyaleg, meskipun harus cuti saat pelaksanaan kampanye," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Rabu (11/7/2018).
Mardani mengatakan apa yang dilanggar memang soal etika. Akan tetapi, sebagai menteri segala fasilitas yang diberikan negara pasti akan melekat, seperti Patwal (pengawalan) dan segala macamnya.
“Hal tersebut rentan terhadap penyalahgunaan fasilitas negara," ujarnya.
Politisi PKS itu juga mengatakan bahwa menteri dan caleg merupakan dua pekerjaan berbeda yang memerlukan fokus.
Terlebih lagi, lanjut Mardani, menteri mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi kondisi Bangsa Indonesia yang saat ini mengalami defisit perdagangan, defisit neraca keuangan dan nilai tukar dolar AS tinggi.
"Tidak usah kampanye, kalau masyarakat tahu menteri tersebut menjalankan tugasnya dengan baik, maka pasti akan terpilih lagi kok," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melarang kadernya yang menjadi menteri maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019. Dia meminta semua kadernya di kabinet untuk fokus bekerja di bidangnya masing-masing.
"Dilarang oleh NasDem. Supaya fokus kerja dan tuntaskan pengabdiannya," kata Paloh kepada wartawan.
Meski begitu, Paloh tidak mempermasalahkan jika ada kader partai lain yang memperbolehkan kadernya dalam jajaran menteri untuk mendaftar menjadi caleg.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan tidak akan melarang menterinya mendaftarkan diri sebagai caleg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel