Bisnis.com, SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung kawasan perikanan adat yang dideklarasikan oleh masyarakat Kepulauan Batanta dan Salawati di Kabupaten Raja Ampat.
Kepala Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat Dinas Perikanan dan Kelautan Papua Barat Safri di Sorong, Kamis (12/7/2018) mengatakan, pihaknya mendukung masyarakat 19 kampung atau desa di kawasan konservasi laut daerah Selat Dampier Kepulauan Batanta dan Salawati, Kabupaten Raja Ampat, dideklarasikan sebagai kawasan perikanan adat.
Menurut Safri, komitmen masyarakat adat Suku Maya Batanta dan Salawati menjaga dan mengelola perikanan sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan kawasan konservasi Selat Dampier.
Kawasan konservasi perairan Kabupaten Raja Ampat sangat luas dan pemerintah daerah mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan konservasi tersebut.
Karena itu, kata dia, BLUD akan membantu masyarakat adat Batanta dan Salawati mengelola kawasan perikanan adat yang telah dideklarasikan sebab hal tersebut merupakan salah satu keterlibatan masyarakat lokal melakukan pengawasan kawasan konservasi Raja Ampat.
Dikatakan, kawasan konservasi Batanta dan Salawati perlu diawasi sebab rawan terjadi penangkapan secara ilegal dengan alat tangkap yang membahayakan kehidupan ekosistem laut terutama terumbu karang oleh nelayan dari luar Kabupaten Raja Ampat.
BLUD akan membantu logistik masyarakat 19 kampung di kawasan konservasi laut daerah Selat Dampier Kepulauan Batanta dan Salawati, terutama bahan bakar minyak guna melakukan patroli menjaga kawasan perikanan adat yang telah dideklarasikan itu.
"Kami berterima kasih kepada lembaga konservasi yang mendampingi masyarakat Raja Ampat mengelola kawasan perikanan adat. Semoga konsep melibatkan masyarakat menjaga laut kawasan konservasi ini dapat melestarikan alam bagi generasi yang akan datang," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel