Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat menetapkan beberapa syarat dengan sistem kontrak politik sebelum memberikan dukungan pada salah satu calon presiden maupun wakil presiden 2019-2024.
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari mengatakan partai bintang mercy itu akan membuat kontrak politik dalam dukungannya.
Kontrak tersebut akan mencakup tentang satu ideologi yakni pancasila, kesejahteraan rakyat, hukum berkeadilan serta check and balance dalam mengambil sikap
"Kriteri itu yang menurut kami salah satu entri poin yakni harus sama visi misi, ada chemistry dan program bisa dibahas bersama-sama, bukan dilakukan oleh misalnya satu partai yang mem-veto mengambil satu keputusan," kata Imelda dalam diskusi di Cikini, Jakarta.
Meski begitu hingga kini Demokrat belum menentukan sikap apakah akan mendukung Jokowi, berada di pihak Prabowo atau malah membuat poros tengah.
Saat ini menurut Imelda, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini masih melakukan komunikasi dengan partai lain termasuk kedua calon presiden.
Sejumlah pertemuan yang telah dilakukan oleh Demokrat seperti bertemu dengan tokoh politik seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Adapula pertemuan lain yang sudah dilakukan seperti Prabowo melalui Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarif Hasan, serta pertemuan SBY dengan Airlangga Hartanto dan Zulkifli Hasan.
"Saat ini komunikasi yang dilakukan masih cukup cair," ujarnya.
Menurutnya, Demokrat memiliki banyak pertimbangan untuk memilih calon yang didukung.
Apalagi partai itu pernah menjadi partai berkuasa selama satu dekade saat SBY dipilih sebagai presiden pada 2004 - 2014.
"Ini yang kami tawarkan dengan koalisi yang ada. Kami melihat Demokrat jadi game changer di sini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel